Di tengah hiruk pikuk agenda politik, suara Mahasiswa Disabilitas dari Mataram baru-baru ini menggema, mempertanyakan komitmen para pemimpin terhadap pemerataan pendidikan inklusif. Momen dialog dengan salah satu calon presiden, Ganjar Pranowo, menjadi platform penting bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan tantangan yang masih dihadapi dalam mengakses pendidikan yang layak.
Pertanyaan yang dilontarkan oleh Mahasiswa Disabilitas ini menyoroti masih banyaknya hambatan, baik fisik maupun non-fisik, yang menghalangi kaum disabilitas untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam sistem pendidikan. Infrastruktur yang belum ramah disabilitas, kurangnya tenaga pendidik yang memahami kebutuhan khusus, hingga stigma sosial, masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan. Padahal, akses pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali.
Dialog ini berlangsung pada hari Minggu, 3 Desember 2023, di Mataram, Lombok. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar Pranowo menanggapi pertanyaan dengan menekankan pentingnya kurikulum yang adaptif dan fasilitas yang mendukung, serta komitmen untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif jika terpilih. Komitmen semacam ini, meskipun awal, sangat penting untuk memberikan harapan bagi Mahasiswa Disabilitas dan komunitas disabilitas secara keseluruhan. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar janji, tetapi rencana aksi konkret dan terukur.
Pentingnya isu ini juga tercermin dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan angka partisipasi disabilitas dalam pendidikan, celah antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas masih signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang ada belum cukup dan perlu adanya terobosan serius dalam kebijakan dan implementasi di lapangan. Misalnya, di sebuah kampus di Jawa Barat, pada awal tahun ajaran 2024/2025, masih banyak keluhan mengenai minimnya aksesibilitas toilet dan jalur khusus bagi pengguna kursi roda.
Suara Mahasiswa Disabilitas dari Mataram ini adalah pengingat penting bagi semua pihak, terutama para pemangku kebijakan, bahwa pendidikan inklusif bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ini adalah tentang menciptakan sistem pendidikan yang adil, di mana setiap individu, terlepas dari kemampuan fisiknya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi penuh pada masyarakat.